ane suka orang yang istiqomah seperti ente.
Di dunia sekarang ini termasuk di Indonesia hampir langka mencari orang seperti ente, kebanyakan orientasinya cuma duit aje. Maklum masih betah tinggal di dunia yang fanah ini. Cuma dari seperma aja mau sombong. Hidup kagak pake modal aje kagak mau ikut Allah. Wah gimana yah

Ente benar-benar ahli yang mesti ditanya. Subhanallah

aamiin.

:: romel: admin http://www.fsiekonomi.multiply.com

Silahkan baca tulisan berikut:

KESIAPAN NEGARA BER-SYARIAT

Beberapa Indikator Untuk Mengukur Kesiapan Negara Ini
Apakah persisnya yang kita maksud dengan penerapan syari’ah? Apakah salah satu dari tiga pengertian ini: Mengakomodasi satuan-satuan hukum-perdata dan pidana-Islam dalam konstitusi dan undang-undang serta berbagai penjabaran hukumnya? Atau mengisi segenap ruang konstitusi dan undang-undang serta berbagai penjabaran hukumnya, di negeri kita, dengan ajaran Islam? Atau mengatur Negara ini, pada semua aspeknya, dengan cara Islam dan oleh orang-orang Islam?

Pengertian pertama memandang Islam sebagai “salah satu” referensi perundang-undangan nasional, dan secara praktis telah dilakukan sejak masa orde baru, khususnya pada aspek hukum perdata.

Yang kedua memandang Islam sebagai referensi utama yang mewarnai seluruh aspek perundang-undangan nasional. Kenyataan ini ada di Mesir. Di negeri itu, Islam diletakkan sebagai dasar Negara. Tapi para penguasa negeri itu, sepanjang sejarah kemerdekaan mereka, selalu sekuler; maka Islam tidak pernah lebih dari sekedar simbol, bahwa negeri itu dihuni mayoritas muslim.

Yang ketiga memandang Islam sebagai referensi utama sekaligus penguasa mayoritas. Dalam pandangan ini, Islam menjadi ruh yang mewarnai konstitusi negara dengan segala derivasi (penjabaran) hukumnya, sekaligus mempunyai “kekuatan eksekusi” yang memungkinkannya mengarahkan segenap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apapun pengertian kita tentang penerapan syariat Islam, kita tetap perlu menyepakati kerangka logika ini;

Pertama, bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang integral dan komprehensif, yang karenanya memiliki semua kelayakan untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, bahwa berkah sistem kehidupan Islam hanya dapat dirasakan masyarakat apabila ia benar-benar diterapkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Ketiga, bahwa dapat diterapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan dua bentuk kekuatan; kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi.

Keempat, bahwa untuk dapat memiliki kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi, diperlukan kekuasaan yang besar dan sangat berwibawa, yang diakui secara de facto maupun de jure.

Atas dasar kerangka logika tersebut, maka urutan persyaratan yang harus kita penuhi adalah meraih kekuasaan, memiliki kompetensi eksekusi dan bekerja dengan keabsahan konstitusi. Dalam perspektif politik praktis, keabsahan konstitusi adalah bagian akhir dari seluruh rangkaian proses penerapan syari’ah Islam, bukan syarat pertama. Sebab apalah arti sebuah konstitusi yang agung, jika tidak ada tangan-tangan kuat yang memiliki “political will” dan “execution competence”.

Selain itu, ada pelajaran lain dari sejarah. Tidak pernah ada sebuah negara yang menyatakan Islam sebagai ideologinya, melainkan ia pasti memasuki hari-hari panjang yang penuh keringat, air mata dan darah. Sejak Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam pindah ke Madinah, beliau harus menghadapi 68 kali pertempuran dan memimpin 28 diantaranya.

Di zaman kita, setidaknya kita belajar dari Iran (1979) dan Sudan (1987). Begitu kedua Negara itu menyatakan diri sebagai Negara Islam, dunia segera bertindak; embargo. Sudan bahkan masih merasakannya hingga saat ini.

Sejarah itu mengajarkan kepada kita, bahwa ada risiko yang harus ditanggung begitu sebuah negara menyatakan Islam sebagai jati dirinya. Risiko itu tidak hanya ditanggung oleh para pemimpinnya, tapi juga rakyat ikut menanggung – bahkan mungkin sebagian besar – risiko tersebut. Jika rakyat tidak benar-benar siap menghadapi risiko itu, boleh jadi merekalah yang akan menjadi musuh utama penerapan syariat Islam. Logika mereka sederhana;”karena Islamlah mereka menderita”.

Dalam kerangka itu semua, penerapan syariat Islam tidak dapat dipandang sebagai sebuah proses perundang-undangan an sich. Ia merupakan sebuah proses yang menyeluruh, yang menandai terjadinya peralihan besar-besaran pada struktur ideologi, budaya dan kekuasaan dalam sebuah masyarakat. Tentu saja peralihan itu mempunyai implikasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat, sebab yang berubah adalah keseluruhan tatanan kehidupan mereka.

Penyederhanaan yang berlebihan terhadap proses penerapan syariat Islam hanya akan membuat kita bekerja di tengah kejutan-kejutan. Terlalu banyak fakta tidak terduga yang akan kita hadapi. Kita akan kesulitan mengantisipasinya. Dalam keadaan begitu, peluang gagal kita lebih besar.

Siapkan Dulu Landasannya
Itu sebabnya kita perlu memenuhi syarat-syarat kesiapan menuju syariat Islam yang paripurna. Itulah landasan yang kokoh bagi sebuah masa depan yang tidak akan mudah tercabut oleh badai dalam semua bentuknya. Tingkat kesiapan itu dapat kita ukur melalui standar berikut;

Pertama, adanya komimen dan kekuatan aqidah pada sebagian besar kalangan kaum muslimin. Yaitu komitmen aqidah yang menandai kesiapan ideologi masyarakat Muslim untuk hidup dengan sistem Islam pada seluruh tatanan kehidupannya. Serta kekuatan aqidah untuk menampilkannya dalam kehidupan di lingkungan secara mempesona.

Kedua, supremasi pemikiran Islam di tengah masyarakat sehingga muncul kepercayaan umum bahwa secara konseptual Islamlah yang paling siap menyelamatkan bangsa dan negara. Dengan begitu Islam menjadi arah yang membentuk arus pemikiran nasional..

Ketiga, sebaran kultural yang luas dimana Islam menjadi faktor pembentuk opini publik dan – untuk sebagiannya – tersimbolkan dalam tampilan-tampilan budaya, seperti pakaian, produk kesenian, etika sosial, istilah-istilah umum dalam pergaulan dan seterusnya.

Keempat, keterampilan akademis yang handal untuk dapat mentransformasikan (legal drafting) ajaran-ajaran Islam kedalam format konstitusi, undang-undang dan derivasi hukum lainnya.

Kelima, kompetensi eksekusi yang kuat dimana ada sekelompok tenaga leadership di tingkat negara, yang visioner dan memiliki kemampuan teknis untuk mengelola negara. Merekalah yang menentukan – di tingkat aplikasi – seperti apa wajah Islam dalam kenyataan, dan karenanya menentukan berhasil tidaknya proyek Islamisasi tersebut.

Keenam, kemandirian material yang memungkinkan bangsa kita tetap survive begitu kita menghadapi isolasi atau embargo. Apabila siklus perekonomian tetap dapat berjalan di dalam negeri, maka itu sudah merupakan tanda kesiapan untuk lebih independen.

Ketujuh, kapasitas pertahanan yang tangguh, sebab tantangan eksternal yang mungkin kita hadapi tidak terbatas pada gangguan ekonomi, tapi juga gangguan pertahanan. Lihatlah Iraq, misalnya. Begitu ia memiliki sedikit kemampuan militer ia harus menghadapi serangan Amerika sebelum kekuatannya menjadi ancaman.

Kedelapan, koneksi internasional yang akan memungkinkan kita tetap eksis dalam percaturan internasional, atau tetap memiliki akses keluar begitu kita menghadapi embargo atau invasi.

Kesembilan, tuntutan politik yang ditandai dengan adanya partai-partai politik – bersama publik – yang secara resmi meminta penerapan syariat Islam di tingkat konstitusi. Partai-partai politik itu harus menjadikan Islam sebagai proposal politiknya. indikator ini perlu disebutkan terutama karena kita berbicara dalam konteks demokrasi. Tapi di luar konteks demokrasi, delapan indikator sebelumnya adalah cukup, ditambah dengan tuntutan publik tanpa partai politik.

Pertanyaan Besar
Sekarang, pertanyaan besarnya adalah berapakah indikator kesiapan yang sudah tersedia? Semangat perjuangan haruslah senantiasa mendorong kita untuk bekerja keras dan lebih keras lagi. Tapi rasionalitas dan objektivitas haruslah mewarnai keseluruhan cara kerja kita, baik dalam menilai kemampuan internal ummat kita, maupun dalam menaksir kekuatan eksternal musuh-musuh umat.

tentu yang dimaksud adalah apabila itu permasalahn khilafiyah, yang ulama terdahulu pun tidak terlepas dari perbedaan pendapat.

namun akan berbeda apabila itu menyangkut masalah penyimpangan prinsip dalam iman, itu harus di perbaiki, di luruskan.

PKS teruslah berjuang, sekalipun ada yang meragukan perjuanganmu.

HTI teruslah berteriak KHILAFAH…!!!! KHILAFAH…!!!!, mudah2an umat terbangun dari tidurnya…

hihihi

Ketika mengawali debute nya di pentas perpolitikan Indonesia dengan ikut serta dalam Pemilu 1999, PKS (ketika itu masih bernama PK) hanya memperoleh suara 1,2 % saja. Hal ini membuat PK gagal menembus electoral threshold, maka di deklarasikanlah PKS sebagai wadah baru untuk melanjutkan kompetisi di Pemilu 2004. Dan pada Pemilu 2004 PKS mengejutkan banyak pihak, karena ia melakuakn lompatan yang sangat besar. Perolehan suara PKS pada Pemilu 2004 adalah 7,34 % dan itu menempatkan PKS pada posisi 5 Besar.

PKS telah menunjukkan dirinya sebagai sebuah partai yang bersih, dengan keputusan setiap anggota dewan yang berasal dari PKS yang tidak mau menerima ‘uang suap’. PKS juga menjadi partai yang peduli terhadap kondisi social masyarakat Indonesia. Kader-kadernya selalu siap untuk terjun lokasi bencana, memberi bantuan moril dan materil, meskipun tidak dalam momen-momen Pemilu seperti yang biasa dilakukan oleh partai lain.

Karakternya yang demikian telah menarik simpati dari banyak masyarakat Indonesia. Dan kemenangan pasangan yang di usung PKS dalam Pilkada di beberapa daerah, semakin menunjukkan pertambahan konstituen yang memilih PKS sebagai partai yang akan menyalurkan aspirasinya dan merubah nasib bangsa Indonesia.

Dan tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang merisaukan bagi pihak lain yang tidak senang dengan perkembangan PKS. Baik itu dari kalangan partai atau mungkin pemerintah, yang diwakili oleh BIN : Badan Intelijen Negara.

Beberapa bulan lalu, sekitar bulan November tersebar sebuah dokumen berjudul Pengendalian Stabilitas Parpol Menjelang Pemilu 2009, yang ditulis oleh As’ad Ali Said, Wakil Ketua Badan Intelijen NegaraBIN (Badan Intelijen Negara). Secara umum berisi tentang strategi-strategi yang akan digunakan untuk memecah PKS. Karena apabila PKS tidak dipecah, seperti yang telah dilakukan terhadap PPP dan PKB, maka PKS akan memperoleh kemenangan dan stabilitas nasional akan terganggu, disebabkan oleh agenda transnasional yang dibawa PKS. Sehingga pada akhirnya PKS akan tetap tumbuh tetapi tidak akan membesar, atau bahkan habis.

Dalam dokumen tersebut, di jelaskan beberapa strategi yang akan digunakan oleh intelijen untuk memecah PKS, diantaranya : penggembosan dari dalam PKS. Strategi standar sebagaimana yang juga dilakukan pada partai partai lainnya seperti PPP dan PKB atau partai lainnya, yaitu merekayasa adanya ketidakpuasan dari kalangan kader dibawahnya atas kebijakan pemimpinnya, dan membuat scenario agar tidak ada kesempatan klarifikasi dari stakeholder atas kejadian sehingga suasana terus memanas. Situasi ini kemudian terus diarahkan dengan adanya safety relief valve atau adanya organisasi/kelompok baru yang dapat menampung aspirasi kader kader tersebut. Atau dialihkan ke HTI atau salafy

Peran media juga direncanakan untuk memecah PKS dengan cara memperbanyak berita berita yang negative tentang struktur ataupun personil DPP PKS melalui media cetak/website dan elektronik.

Selain itu, intelijen dalam dokumen itu juga telah membentuk group-group atau unit-unit kerja yang secara halus dan rutin mendorong terjadinya kegiatan yang menimbulkan kebencian dan kebingungan dikalangan kader PKS. Disana mereka menyebarkan isu tentang adanya keterkaitan sejarah tokoh –tokoh PKS dengan NII

Mereka juga telah mendekati beberapa tokoh muda PKS yang berada di DPR RI untuk melakukan perlawanan suatu saat nanti terhadap kebijakan DPP PKS, bahkan dalam dokumen itu disebutkan tokoh muda yang dimaksud adalah Dt.Bandaro Basa, tahukan? Calon gubernur Sumatera Barat.

Disisi lain intelijen juga telah mengkondisikan pengurus DPP PKS agar mereka terpancing dan membuat kebijakan untuk memecat atau mengeluarkan tokoh – tokoh senior yang juga telah di setting untuk selalu mengkritisi kebijakan DPP, terkait bahwa dengan isu – isu bahwa PKS adalah partai Dakwah sedang kebijakan partai dan sikap sikap pengurus yang tidak sejalan dengan prinsip prinsip Perjuangan Partai khususnya para pengurus DPP, DPW, DPD, DPC serta DPRa sebagai unit terkecil ditingkat kelurahan. Dengan begitu hal ini secara otomatis juga akan melemahkan kerja kerja politik struktural PKS.

Yang cukup mengejutkan dari dokumen itu di sebutkan bahwa dikalangan para senior PKS yang berseberangan dengan para pengurus DPP sudah menunjukkan intensitas dan rutinitas pertemuan, serta ditargetkan mereka dapat segera di dorong sebagai motor – motor dalam terbentuknya perpecahan secara resmi dikepengurusan partai dalam bentuk PKS yang konservatif (garis keras) dan PKS moderat (kompromise). Dan apabila scenario perpecahan ini gagal, BIN secara paralel juga menjalankan program tim coklat densus 88, yang akan memunculkan keterlibatan Islam garis keras yang nota bene kalangan konservatif PKS dapat dijadikan target karena dibuatkan hubungan yang dekat dengan para tersangka lain, baik yang sudah tertangkap ataupun DPO.

Pada bagian akhir dokumen disebutkan bahwa selain bertujuan untuk memecah PKS yang telah membawa ancaman transnasional bagi NKRI, ternyata operasi ini juga bertujuan untuk meningkat target pencapaian suara PMB. Dan rencana untuk menghentikan pertumbuhan PKS ini juga telah disampaikan saat dilakukannya peningkatan kemampuan kader muda PDS.

Terlepas dari asli atau palsunya dokumen ini, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, para kader dan simpatisan PKS.

Jika dokumen ini palsu, ada dua elemen yang kemungkinan membuatnya. Pertama salah satu dari oknum partai peserta Pemilu yang tidak menginginkan PKS menjadi partai yang besar, kemudian membuat isu dengan mengkambinghitamkan BIN. Sehingga konsentrasi untuk menghadapi Pemilu 2009 menjadi buyar dan terpecah. Jika ini memang palsu, maka elemen kedua yang mungkin membuatnya adalah PKS sendiri, untuk meningkatkan kewaspadaan kader ataupun untuk membendung isu-isu yang akhir-akhir ini terus menyudutkan PKS, seperti Iklan Soeharto, system demokrasi yang syirik, sejarah PKS dll. Tapi ini sangat tidak mungkin. Wallahu’alam

Tetapi apabila isi dokumen ini benar-benar dari BIN, para kader harus memperhatikan beberapa hal:

Pertama, Rasa tsiqoh terhadap pemimpin harus terus dipupuk. Yakinlah mereka yang ditempatkan sebagai qiyadah dalam barisan da’wah ini adalah orang-orang pilihan dalam lingkaran tarbiyah. Mereka tidak akan mengkhianati kita apalagi da’wah. Kesalahan-kesalahan kecil tentu ada, karena mereka tetap manusia, bukan barisan malaikat.

Kedua, pola komunikasi harus tetap dijaga antara para qiyadah dan jundi

Ketiga, setiap permasalahn yang timbul hendaklah di cross cek (tabayun), jangan mudah percaya begitu saja dengan isu-isu yang muncul di media.

Keempat, tetap taat pada pemimpin selama ia taat pada Allah dan Rasulullah.

Kelima, Rapatkan barisan, jaga ukhuwah agar tidak renggang

Terakhir, wa makaru wamakarullah, wallahu khairu makirin. Sebagus dan serapi apapun scenario dari BIN tetap Allah punya scenario yang lebih besar dan penuh kejutan..

Satu yang pasti, kita para kader PKS akan tetap berjuang bersama dengan para qiyadah sampai kemenangan menjadi nyata atau syahid menjemput kita semua.

Bukankah begitu ikhwan wa akhwatifillah??

(by my friend: rangtalu)

- bila demokrasi adalah produk peradaban kafir maka Rasulullah pernah menerima usulan untuk dibuat cincin stempel (yang merupakan kebiasaan raja-raja sebelumnya dalam mengirim surat)sebagai tanda dalam surat yang akan beliau kirimkan tuk raja-raja kafir sebagai bukti eksistensi

- monarki dinasti-dinasti islam pasca khulafaur rosyidin sejatinya mengikuti kebiasaan raja-raja kafir yang tak pernah dikenal islam dan kabilah arab sebelumnya

- dalil ushulul fiqh : hukum asal adalah mubah kecuali adanya pengharaman dari nash (qur’an dan sunnah), tidak ada dalil pengharaman bagi sistem demokrasi, tidak ada bukti-bukti kekufuran aktifis dakwah yang berdemokrasi berkenaan dengan poin sebelumnya tidak ada yang memberatkan keaktifan da’i dalam demokrasi.

- demokrasi adalah alat yang sejatinya netral bergantung pada ideologi yang memegang/memenangkanya. contoh kasus negara-negara amerika latin adalah ladang perebutan ideologi kapitalis dan komunis, bergantung ideologi mana yang memenangkan pemilu maka demokrasi itu akan mengikuti.

“memang sejak awal sdh beda banget, mereka menolak demokrasi dengan menghujat demokrasi, sementara PKS menjadikan demokrasi sbg media berdakwahnya.”

Menghujat demoikrasi? Itu tidak benar. YAng benar, HT itu membathilkan demokrasi. Bukan dengan menghujat, tapi dengan memaparkan hujjah.

Saya banyak diskusi tentang ini dengan orang PKS. Dan mereka tidak pernah memberi dalil syar’i tentang “menjadikan demokrasi sebagai media dakwah” itu. Satu2 dalil yang mereka ulang-ulang adalah mashlahat.

Anda seorang Lc., saya ingin lihat dalil yang diungkap oleh orang yang bvertitle Lc. untuk membenarkan demokrasi.

Maka saya ingin tanggapan antum dalam diskusi berikut:

http://titok.wordpress.com/2008/09/24/apa-itu-khilafah-bagian-1/

Mas Abu HAsan Lc., tolong tanggapi juga diskusi berikut:

http://titok.wordpress.com/2008/05/28/untuk-pak-sitompul/

Tolong tanggapi juga artikel diskusi di sini:

http://titok.wordpress.com/2008/04/28/tantangan-bagi-aktivis-islam-pro-demokrasi-bagian-ii/

di sini juga: http://titok.wordpress.com/2008/04/24/tantangan-bagi-aktivis-islam-yang-pro-demokrasi/

Juga: http://titok.wordpress.com/2007/11/25/kritik-falsafah-demokrasi-2/

http://titok.wordpress.com/2007/05/10/32/

Afwan, soalnya kesempatan untuk diskusi dengan “pengguna demokrasi” yang bergelar Lc. cukup menarik. Saya berharap ada dalil-dalil syar’i berikut pendalilan yang memadai, bukan hanya obrolan yang tidak fokus.